apakah hukum di indonesia sudah berjalan dengan baik. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada. apakah hukum di indonesia sudah berjalan dengan baik

Bukti kuatnya, berdasarkan kebijakan apa yang dikeluarkan rezim saat ini, yakni rezim pro-investasi dan pro-industri. Hal ini ditunjukkan dengan survei LSI yang menemukan bahwa, dalam kurun waktu 13 tahun, publik yang pro-Pancasila turun sebanyak 10%. 1. Bisnis. Rezim masih menganut ideologi pertumbuhan. 35) mengungkapkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih menjadi tanda tanya besar, apakah sudah berjalan dengan baik atau bahkan praktiknya masih berjalan di tempat, terlihat dari masih banyaknya berbagai kasus korupsi di Indonesia. com, Jakarta Dalam kehidupan sehari-hari, kita berpegang teguh dengan hukum yang berlaku. "Saya kira memang kecenderungan untuk tak jurdil itu kan memang ada," kata Refly dalam sebuah diskusi berjudul "Jalan Pasti Sistem. Tugas dan peran mereka saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan. 6. Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Indonesia. Mengutip modul PPKN Kelas XII (2020), berikut peran dari Polri, Kejaksaan RI, dan KPK, tiga lembaga penegak hukum di Indonesia: 1. 504 pulau, 1. Penting untuk kita. Kewajiban yang tak kalah penting yaitu melestarikan alam dan budaya yang terdapat di Indonesia untuk tetap menjaga identitas Bangsa Indonesia. Masih ada. Sedangkan istilah intellectual property (kekayaan intelektual) baru pertama kali digunakan pada putusan. Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) pengaturan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) diatur di dalam Bab XA, Pasal 28A sd 28J, dan menurut UU No. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; c. Luas dalam arti mencakup seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Dalam mengatur penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan tersebut, pemerintah telah menerbitkan UU No. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM. Tangkapan Layar Presiden Jokowi menyampaikan sambutan secara virtual dalam sebuah seminar daring, dipantau di Jakarta, Rabu (15/9). Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Dalam kehidupan bernegara pancasila adalah pedoman kehidupan bagi seluruh rakyat, serta ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia, tidak hanya dibaca namun juga harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. 06 Jun 2017. a. "Pelaksanaan otonomi daerah tidak berjalan baik. Karena dari waktu kewaktu produktifitas perundang-undangan mengalami peningkatan. Dr. Secara umum, supremasi hukum merupakan sebuah prinsip inti demokrasi liberal yang mewujudkan ide-ide, seperti konstitusionalisme dan pemerintah dengan kekuasaan terbatas. Hal itu berdasarkan pada UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Perkakas. Kondisi penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia saat ini sedang mengalami krisis dan “sakit”. Selain itu, partisipasi publik yang sangat minim. Selain itu, pemilihan umum juga merupakan salah satu penyebab masih belum mujurnya demokrasi di Indonesia. 2. com yang berjudul "Nasib Amaq Sinta, Korban Begal yang Jadi Tersangka, Berakhir Bebas". com – Di Indonesia, istilah good governance diartikan sebagai konsep pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. Baik dari segi pemerataan, regulasi, maupun integrasi antara sistem offline dengan online. Khamid mencatat sedikitnya ada dua hal yang menyebabkan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia belum berjalan baik. Kampus ITS, Opini ⁠— Salah satu amanat dari Undang- Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia (RI) tahun 1945 adalah mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia merupakan negara yang luas dengan ribuan pulau di dalamnya, disamping itu juga Indonesia ini memiliki 34 provinsi dengan beberapa daerah kota atau kabupaten pada setiap provinsinya, kabupaten tersebut terdiri dari beberapa kecamatan atau kelurahan, kecamatan atau kelurahan tersebut terdiri dari beberapa desa, hingga. Dari permasalahan tersebut di atas, maka rumusan masalahnya adalah: (1) sejauh manakah masyarakat Indonesia mengetahui tentang hak asasi manusia; (2) bagaimana pelaksanaan dan hak asasi manusia di Indonesia; (3) bagaimana penegakkan hak asasi manusia di Indonesia; (4) apakah kaitan antara hak asasi manusia dengan. [1] [2] Keseluruhan. YAYAN , FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI. # SEKIAN DAN TERIMA KASIH, INI HANYA ANALISA. Di dalam undang undang dasar tahun 1945 uud tahun 1945 pengaturan tentang hak asasi manusia ham diatur di dalam bab xa pasal 28a sd 28j dan menurut uu no. Yogyakarta (ANTARA News) - Demokrasi yang berkembang di Indonesia selama ini dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat demi kepentingan bangsa dan negara, kata peneliti Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Diasma Sandi Swandaru. Masih Melihat Hukum dari Kontennya Sebenarnya hukum yang berlaku di Indonesia saat ini masih menganut pada hukum yang berlaku saat masa pemerintahan Belanda. Menurut Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang. Kedua, kekuatan serikat buruh secara umum mengalami penurunan. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dari masa ke masa tidaklah sama mengingat Undang-Undaang Dasar yang berlaku pun berganti-ganti. Berdasarkan sepuluh penyebab rapuhnya penegakan hukum tersebut di atas, maka dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. M Meyers didalam bukunya “Algemene Begrippen. Seperti istilah "Runcing Kebawah Tumpul KeAtas" istilah tersebut menggambarkan kondisi hukum di Indonesia sekarang. Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai HAM ini harus menjadi perhatian yang serius. Di Indonesia sendiri kasus cyber crime yang sering terjadi adalah penipuan transaksi keuangan, pencurian uang melalui kartu kredit, haching akun/situs, jual -- beli melalui e-commers, media sosial, dan pembobolan data pribadi. Eman Sulaiman. Masih banyak kasus-kasus hukum yang belum terselesaikan dengan jelas. di dalam Good governance itu sendiri memiliki sembilan prinsip yaitu Partisipasi Masyarakat ,Tegaknya Supremasi Hukum,Peduli pada Stakeholder ,Berorientasi pada Konsensus ,Efektifitas. Namun, upaya dalam penegakkan dan perlindungan HAM itu sendiri tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi kebebasan pers lebih. Namun kenyataannya sekarang, hukum di Indonesia pelaksanaanya cenderung melenceng dari jalan yang sudah ditetapkan dengan benar. Hal ini karena Indonesia adalah negara hukum yang telah diterangkan dalam Pasal 1 ayam 3 UUD 1945. com - Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sistem pemilihan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. INTSRUMEN HUKUM YANG BAIK 2. Bayangkan saja jika tingkat kesehatan rakyat Indonesia membaik, tentu kesejahteraan. Tapi apakah demokrasi di Indonesia berjalan lancar atau malah sebaliknya. Dilansir dari Koran Jakarta – Pemilihan aparat pe­negak hukum yang memiliki integri­tas, moral, dan etika yang baik harus dimulai dari level pimpinan dengan harapan. Demokrasi sudah akrab di telinga orang Indonesia, karena memang sistem demokrasi digunakan di Indonesia. Leon Duguit, seorang ahli hukum menyebut bahwa hukum adalah aturan tingkah laku masyarakat yang harus ditaati. Tulisan ini ini menjelaskan bagaimana penegakan hukum. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipegang oleh presiden selaku kepala pemerintahan. Selain itu, juga terdapat dasar hukum mengenai penyimpangan kebijakan APBN dan APBD. Tujuan Reformasi Birokrasi sesuai GDRB 2010-2025, yakni untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tidak bisa dipungkiri meningkatnya kasus cyber crime terjadi karena perkembangan teknologi yang. Bebas berpendapat adalah kebebasan dalam berbicara dan berpendapat tanpat ada batasannya. Setiap tingkah laku dan tindakan yang. Rezim masih. Hutagalung, Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum? 111 1. Dimana hukum lebih condong ke kelompok atas atau para penguasa hukum tersebut. Mahfud MD menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia saat ini sudah benar dan tidak ada yang bertentangan dengan agama. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen; b. Agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, dapat memulai untuk menciptakan hubungan industrial yang sejalan, mensejahterakan, harmonis, serta aman. Aakah pelaksanaan HAM di Indonesia sudah terjamin berjalan dengan baik? Nyatanya belum. kaidahnya masih merupakan hukum positif Indonesia berdasarkan berbagai ketentuan peralihan. lembaga negara bidang hukum “belum berjalan baik”, dan hanya 23,4% responden yang menyatakan “ sudah berjalan baik” dan 6 % responden menyatakan tidak tahu/ tidak jawab. 5. Kenapa tidak ?? Contoh sepele adalah di pengadilan ,ketika kita mempunyai "Uang" yang banyak dan kita menjadi tersangka maka hukuman seolah tidak ada bagi kita. com - Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia masih menjadi PR yang perlu dibenahi pemerintah. Berkaitan dengan keamanan di laut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah. Demokrasi Indonesia belum terkonsolidasi yang ciri-cirinya: 1) demokrasi bisa berjalan dan berproses dalam masa waktu yang lama; 2) ada penegakan hukum berjalan baik; 3) pengadilan yang independen. "Demokrasi. Ketidak jelasan arti kata-kata dalam UU yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya. Bagi yang tidak setuju, penerbitan Perppu no. Hukum lingkungan di Indonesia dinilai belum optimal. Dr. Apabila penegakan hukum di Indonesia berjalan. Mahfud MD: Demokrasi Belum Menyejahterakan Rakyat. 2018. Ini disebut Hukum Positif. Sarana dan Prasarana Masih Kurang Memadai. Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Hukum Indonesia juga dijadikan alat bagi pemenggang kekuasaan dimana yang berkuasa akan bertindak semena-mena , sedangkan yang lemah akan mudah untuk dipenjara . Faktor hukum yang dimaksud. Hal ini ditandai dari belum terciptanya pemilu yang benar-benar jujur dan adil. Masalah transparansi penegakan hukum sangat berkaitan dengan kinerja badan-badan hukum atau lembaga pengak hukum yang ada. Untuk mewujudkan penegakan hukum, Haryatmoko (2010) mengemukakan bahwa hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Reformasi Tanpa Reformis. Individu dijamin kebebasannya, tetapi tetap memiliki peran yang stabil dalam masyarakat. SISTEM demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini dinilai berjalan dengan baik. Dapat ditambahkan bahwa dari yang sedikit itu, hampir semuanya "ahli hukum". 1 BAB I PENDAHULUAN 1. 1 – Apakah hukum di Indonesia sudah berjalan dengan baik?; 1. Pengaturan Klausula Baku Dalam Mencapai Keadilan Berkontrak 1. Mari kita lihat penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, apakah penerapannya sudah berjalan dengan baik? Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia masih berjalan hingga saat ini, awal mula penyelenggaraan otonomi daerah dimulai pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang. Pemilu di Indonesia berjalan dengan memegang asas LUBER dan JURDIL atau Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, Jujur dan Adil. Dalam kacamata sosiologi hukum yang dilihat dari problematika penegakan hukum di Indonesia bukan dari substansi atau materi hukum. Menurut saya, Indonesia sudah menerapkan konstitusi dengan cukup baik. Di Indonesia sendiri pernah memakai istilah konstitusis yaitu pada tahun 1949 ketika di Indonesia menggunakan konstitusi RIS. Hukum yang berjalan sudah tidak sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai yaitu menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Dasar hukum tersebut. Adapun penulis memilih judul ini karena hingga saat ini penegakan hukum khususnya terkait dengan hak asasi manusia di Indonesia masih kurangRESTORATIVE JUSTICE BISAKAH JADI PEMECAH MASALAH OVERCROWDING DI LAPAS/RUTAN. Bahwa kehidupan kenegaraan didasarkan pada aturan-aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak. Selain itu dapat juga dengan mengeluarkan peraturan perundangan yang tegas untuk menindak praktik pelanggaran HAM tersebut atau dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan institusi peradilan tentang. Nah, berbicara tentang hukum di Indonesia yang berpatokan pada 3. Hal ini terbukti dari beberapa kasus pelanggaran HAM yang sudah pernah terjadi di Indonesia. Reset. 2. I. Hukuman yang diberikan harusnya adil bagi siapa saja. Kewajiban warga negara Indonesia. 4. Apa yang terjadi setelah itu?2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. MASYARAKAT YANG SADAR HUKUM 5. PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT ASPEK KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN Oleh : Hasaziduhu Moho. Namun, menurut seorang guru besar media Amerika, yang telah mengamati perkembangan pers di Indonesia selama hampir seperempat abad, Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dalam kebebasan pers dibandingkan dengan masa sebelum era reformasi. Padahal sudah ada kebijakan publik yang melarang individu menyebarluaskan pornografi. Dari penjelasan- penjelasan masalah di atas intinya adalah untuk mereformasi hukum di Indonesia dengan penegakan supremasi hukum sehingga terwujud hukum yang adil. Seorang ahli hukum Mr. Di sisi lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19. 1. , Koordinator Satgas 115 Kementerian Kelautan dan. Institusi demokrasi tertinggi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Seperti misalnya Indonesia yang merupakan negara hukum sehingga memberikan bentuk supremasi hukum melalui berbagai peraturan yang berlaku. Tak berhenti sampai di situ, kata. 2. 8/1999. Hukum pidana bukan hanya berbicara tentang putusan pengadilan atas penanganan perkara pidana, tetapi juga meliputi semua proses dan sistem peradilan pidana (criminal. Penegakan hukum juga. Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum tersebut. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dll. Hingga saat ini, hukum di Indoensia masih menjadi persoalan yang cukup pelik. Kita mengakui peraturanperundang-undangan di Indonesia masih banyak kekurangan, perlu perbaikan. Hal tersebut sejalan dengan arti. Terbukti, masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM. Selain itu, penegakkan hukum ini juga tidak bisa dipisahkan dari peran para penegak hukum yang bertugas menegakkan aturan yang berlaku. Dengan adanya peraturan yang jelas, pasti serta partisipasi aktif di dalamnya tentu saja akan membuat peraturan hukum di Indonesia semakin baik. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia diperlukan sama di hadapan hukum. . 14). Karena undang-undang itu masih sangat diperlukan untuk atur lalu lintas komunikasi di dunia digital," katanya pada. Otonomi daerah telah berjalan. Penegakan hukum di Indonesia secara umum sudah berjalan dengan cukup baik. Berbagai hal tersebut kemudian menimbulkan Persoalan bagaimana implementasi. Pajak adalah pungutan yang dibayar oleh wajib pajak ke kas negara dan. pelaksanaan hukum pun akan berjalan. Hukum yang berjalan di Indonesia belum sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai yaitu membangun ketertiban dan menciptakan keadilan yang beradab. Reformasi Tanpa Reformis. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Rasa pesimis itu terwakili dengan adanya pandangan di tengah-tengah masyarakat yang mengatakan bahwa hukum di Indonesia masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, hukum di Indonesia masih tebang pilih, mencuri ayam hukumannya lebih berat daripada korupsi, lebih baik masyarakat yang. Ketika dikelola dengan baik, beberapa aspek pasti akan berkembang. Kita ambil contoh dari masa pandemi covid-19 saat ini. Berbagai hal tersebut kemudian menimbulkan Persoalan bagaimana implementasi penegakan hukum dan HAM di Indonesia, mengingat NKRI adalah Negara hukum yang wajib memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakatnya secara menyeluruh. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Pada saat kemerdekaan sudah dicapai, akhirnya kebutuhan akan sebuah konstitusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) mulai tahun 2019 dan selanjutnya menjadi pengarusutamaan strategi pembangunan bangsa Indonesia ke depan, pilihan strategi tersebut diupayakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya partai politik dan sistem pemilihan umum. Sebenarnya, hukum sendiri itu sifatnya memang mengikat siapa saja baik masyarakat hingga orang — orang yang bekerja sebagai perwakilan rakyat.