uu no 3 2002. 3. uu no 3 2002

7, TLN No. 30, LN. KPI bersama. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fax: +62 21 - 2270 - 8909. NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA I. 000. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena terkena Pasal 28 ayat (2) gara-gara membuat pernyataan di media sosial twitter yang mengandung unsur penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000. NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG Perubahan Atas UU No No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan bunyi dari ayat 2 dari pasal 9 adalah sebagai berikut. PPKn SMA Kelas 12. Pasal 1. 2. Baca selengkapnya di pdf berikut. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi Mencabut : UU No. Undang-undang (UU) NO. 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 2 adalah pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. UU No 7 Tahun. Pemerintah Indonesia merujuk kepada. Don't have an account?. Partisipasi Dalam Usaha Pembelaan Negara. Kegiatan berinternet tidak lagi hanya dilakukan orang. . UU No. 116. Dengan demikian, Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 UU a quo justru telah menciptakan kepastian hukum, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3),. Peran pemerhati lingkungan. Hal tersebut dikonfirmasi Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong saat dikonfirmasi pada Jumat (18/2/2022). Cici Rahmawati. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. RI. 3 Tahun 2017: Perbukuan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 masih berlaku aktif, namun telah mengalami perubahan. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA I. Tutup. com. 3 Tahun 1992 ?, Apa saja yang harus di kaji. Dalam UU No 3 Tahun 2002 diatur tentang kurikulum pendidikan, standar pendidikan. 3. Peraturan Presiden Nomor Tentang 84 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi; Mengingat : 1. dilakukan atas persetujuan (masing-masing) pekerja/buruh yang bersangkutan (vide Pasal 78 ayat [1] huruf a UU No. NOMOR 30 TAHUN 2002 TEN TAN G KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Adapun, Pasal 12C Ayat (1) UU Nomor 31/1999 jo UU No. 5 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang ICRC. menurunnya . Konstitusional & Tata Negara Dokumen : Pemerintah Pusat UU 2022. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan KPU No. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668); 5. 227, TLN No. Menurut Undang-undang Dasar 1945 a. 21, LN. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 212. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Sesuai namanya dan berpedoman pada UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 44 ayat (1) untuk bagian anak kalimat “… atau terjadi sanggahan”, Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat “…. com. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2002. 5069, LL SETNEG : 25 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan. Amar Putusan:1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 31 Tahun 1999. 2010/ No. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. [3]Sekretariat JDIH Kemnaker Biro Hukum Setjen Kemnaker Jl. 4. (offsite, mirror) 5. 18, LN. Melansir situs kemenhan. 2 tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perpu No. Berikut yang bukan upaya bela Negara menurut UU No. com. "Iya (sudah ditandatangani). Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kembali, yaitu: 1) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun. 5. UU No. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;Dalam Undang-Undang UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dinyatakan bahwa Luas wilayah darat Ibu Kota Nusantara meliputi: a) kawasan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 56. Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan. dengan tuntutan dan dirubah lagi dalam Staatsblad 1940 No. Undang-undang ini adalah sebagai pengganti Undang-undang Pertahanan Keamanan Nomor 20 tahun 1982 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 1988. 1. 39/1999 . Peraturan Perundang-undangan a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 30 wib dan saksikorban Terdakwa. UU No. (3) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi: a. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2004. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 36 3. bela negara diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 1. Mampu (LN Tahun 1953 No 48) 3. 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 2 adalah pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pengertian “anak” ditentukan di dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 24 Juli 2023. 2 Tahun 2008. Undang-undang Pertahanan yang baru Nomor 3 Tahun. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ada 3 alasan pokok yang dikemukakan sebagai berikut: Untuk memperkukuh kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang diakui dan dijamin oleh UUD Negara R. Pasal 6 (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. 3, LN 2004/ No. 2014. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana maka harus melihat usia seseorang sebagaimana dimaksud di dalam UU No. go. Sahat M. Undang-undang (UU) tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. ATAS. 4247, LL SETNEG : 23 HLM. Download: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 PDF. Penjelasan Pasal 4 huruf a UU No. pemerintah menerbitkan uu tindak pidana pencucian uang: uu no. TENTANG DATABASE PERATURAN. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; Menurut menurut UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. § UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 36 Th 1999 ttg Telekomunikasi § UU No 32 Th 2002 ttg Penyiaran § UU No 38 Tj 2009 ttg Pos: Ketentuan pelaksanaan yang diatur dalam PP ini tidak berlaku bagi Pelaku usaha atau pihak yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha, Izin dan/atau persetujuan sebelum berlakunya PP ini kecuali. ABSTRAK:. 4720, LL SETNEG : 24 HLM. Jenderal Gatot Subroto Kav. 3. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan. Bela negara di Indonesia telah diatur dalam undang-undang. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pasal 7 : Pengabdian sesuai profesi ini diatur dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranUU 4 TAHUN 2023: Judul: Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan: Bentuk: Undang-Undang: Nomor: 4: Tahun: 2023: Tajuk Entri Utama: Indonesia: Unit Eselon I Pemrakarsa:. 3. UU No. 14 Tahun 2005 : Guru dan Dosen (tambahan penulis) 6. 000. Karena ada perbedaan mekanisme penjatuhan sanksi dan acara. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat. Undang-Undang (UU) Ditampilkan 1 - 20 data dari 1. Dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 20/2001 Ditarik melalui Pasal 32, yaitu: Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP Ditarik melalui Pasal 23, yaitu: Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP Secara teori jika dibandingkan antara masing masing undang undang tindak pidana korupsi, maka : I. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003;. UU No 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum (LN Tahun 1962 No 48, TLN N02475). PENDAHULUAN. AJI. Dan selanjutnya baru dibentuk UU No. pptx. 4611, LL SETNEG : 18 HLM. Dasar hukum bela negara yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. Penyelenggaraan Pertahanan Negara. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang: Nomor: 17: Tahun:. UU No. 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelayanan Psikologi mengatur bahwa pelaku utama pelayanan psikologi adalah Psikolog Profesi (Psikolog Praktik) – yang sangat kental dengan nuansa psikologi klinis dan/atau psikodiagnosis, maka ini merupakan bentuk ketidakdemokratisan dalam pengaturan profesi psikologi Indonesia. UMUM Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2008. Putusan PN MEULABOH Nomor 62/Pid. JDIH - Sekretariat Kabinet RINOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. KETENTUAN PENUTUP. P asal it u menget engahkan bahwa upa ya bela Dokumen UU Nomor 2 Tahun 2002 ini mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri. Undang-undang ini adalah sebagai pengganti Undang-undang Pertahanan Keamanan Nomor 20 tahun 1982 yang telah. 2, TLN No. UMUM Dalam kehidupan bernegara, aspek. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) Mengubah :Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220); Dengan persetujuan bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA : dan : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UMUM Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia3. UU No. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003;. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU/2003/20). setiap warga negara. PEMBIAYAAN 8. Sistem Pertahanan Negara Indonesia. UU 36 2008. Share berita ke : Selasa, 03 November 2020. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 2012. B. 25/PUU-XIV/2016. bahwa. (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. 2013. Login. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Ayat 2, menyebutkan bahwa Keikutsertaan warga negara. DR. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan UU No. RI. 1. UU yang membahas tentang Bangunan Gedung ini disahkan tanggal 16 Desember 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, dan mulai berlaku tepat 1 tahun. c. 4 Halaman 178 untuk kelas IX SMP/MTs. a. 23, LN. Jakarta Pusat - DKI Jakarta Indonesia. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. Dalam hal ini UU mengatur tentang penghapusan ekrja paksa, upah minimum pekerja, dan diskriminsai dalam. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.